Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang
diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari
penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu
tahun.
Sejarah
Konsep pendapatan nasional pertama kali
dicetuskan oleh Sir
William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan
nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665.
Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional
merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat
tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut
pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam
perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur
kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product,
GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh
negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Konsep
Berikut adalah beberapa konsep
pendapatan nasional
§Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross
Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
§Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross
National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun;
termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing
yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
§Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net
National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa
yang diterima oleh masyarakat sebagai
pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak
tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang
bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak
hadiah, dll.
§Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal
Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer
payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan
yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari
sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan,
tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah,
dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus
dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha
kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di
dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
§Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable
Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang
dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi
investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal
income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct
tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Penghitungan
Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan,
yaitu:
§Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah,
sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara
selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang
diberikan kepada perusahaan.
§Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang
dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa,
dan niaga selama
satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah
nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan
mentah atau barang setengah jadi).
§Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran
untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu
periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung
pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu:
Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran
investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor
()
Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi
adalah sebagai berikut :
g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs =
PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil tahun kemarin
Contoh soal :
PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467
triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah
tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun
dasarnya berada pada tahun 2007 ?
jawab :
g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%
Manfaat
Selain bertujuan untuk mengukur tingkat
kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode,
perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya
untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan
nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa.
Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian
atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul
di sektor jasa, dan sebagainya.
Disamping itu, data pendapatan nasional
juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor
perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian,
pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga
digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu,
membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan
perumusan kebijakan pemerintah.
Faktor yang memengaruhi
§Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan agregat menunjukkan hubungan
antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan
tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang
dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat
harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan
penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan
dengan tingkat harga tertentu.
Jika terjadi perubahan permintaan atau
penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan
pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara
keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan
kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang
selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat
penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output
nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.
§Konsumsi dan tabungan
Konsumsi adalah pengeluaran total untuk
memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu
tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah
bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi,
pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari
pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang
membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan
pendapatan.
§Investasi
Pengeluaran untuk investasi merupakan
salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.
Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan berbagai sumber daya (alam, manusia, modal, energi, lingkungan dan teknologi) yang jumlahnya terbatas.
MASALAH POKOK EKONOMI
Menurut Paul A Samuelson, seorang pakar ekonomi, membedakan masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian, yaitu :
1. Apa yang akan diproduksi (What)Karena keterbatasan sumber daya faktor produksi, maka harus hal yang tidak mungkin akan memproduksi sebanyak-banyaknya, maka harus dilakukan pemilihan barfang apa yang harus diproduksi serta berapa jumlahnya.
2. Bagaimana proses produksinya (How)Hal ini sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya faktor produksi dari setiap wilayah/negara. Bagi negara maju akan menggunakan faktor produksi padat modal dengan teknologi majunya, sementara bagi negara yang berkembang akan menerapkan teknologi menengah tanpa mengesampingkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak terjadi pengangguran yang tinggi.
3. Untuk siapa hasil produksi ditujukan (for Whom)Untuk masalah yang satu ini, pertimbangan ditujukan bagaimana caranya agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat serta dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat yang menjadi pangsa pasarnya.
MenurutRichard Lipsey, menambahkan permasalahan perokonomian secara makro, yaitu tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan kapasitas produksi.
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.
LANDSAN
Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme), Kemanusiaan yang adil dan beradap(tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi), Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, Asaskekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak), serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang).
Manusia adalah makhluk social yang salingmembutuhkan satu sama lain. Tentunya manusia memiliki tujuan dalam hidupnya. Untuk memenuhi tujuan itu, manusia melakukan berbagaimacam cara. Salah satunya adalah membentuk organisasi-organisasi.Di sekitar kita terdapat banyak sekali organisasi, baik itu organisasi resmi maupun organisasi sosial. Berbagai macam organisasiitudibentuk tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
Keberadaan organisasi sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita- citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses institutionalization menghasilkan lembaga sosial.
Para ilmuan sosial hingga saat ini masih berdiskusi tentang penggunaan istilah yang berhubugnan dengan ”seperangkat aturan/ norma yang berfungsi untuk anggota masyarakatnya”. Istilah untuk menyebutkan seperangkat aturan/ norma yang berfungsi untuk anggota masyarakatnya itu, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu ”social institution” dan ”lembaga kemasyarakatan”. Mana yang benar? Tentu semunya tidak ada yang salah, semuanya benar. Hanya saja ada perbedaan penekanannya. Mereka yang menggunakan istilah ”social institution” pada umumnya adalah para antropolog, dengan menekankan sistem nilai-nya. Sedangkan pada sosiolog, pada umumnya menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan atau yang dikenal dengan istilah lembaga sosial, dengan menekankan sistem norma yang memiliki bentuk dan sekaligus abstrak. Pada tulisan ini, akan digunakan istilah lembaga sosial dengan tujuan untuk mempermudah tingkat pemahaman dan sekaligus merujuk pada kurikulum sosiologi yang berlaku saat ini.
Pada awalnya lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakatan. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan , kemudian timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering juga dikatakan sebagai sebagai Pranata sosial.
Masalah
Pada lembaga social sekarang, ada beberapa masalah yang bisa dikatakan masih belum bisa untuk mengatasinya, yaitu adalah masalah kemiskinan. Kenapa sih di negate kita di Indonesia belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, padahal Negara tercinta kita Indonesia adalah Negara kaya yang mampu untuk mensejahterakan semua rakyat di Indonesia. Dalam masalah kali ini, kita akan menjelaskan peran Organisasi Zakat dalam pembagian Zakat terhadap masyarakat dan organisasi termasuk dalam upaya untuk memperkecil angka kemiskinan di Negara kita Indonesia.
Zakat memang digadang-gadang sebagai instrumen mengatasi kemiskinan yang melanda dunia. Keyakinan bahkan sejarah telah membuktikannya. Cita-cita ini memang bukan tanpa bukti. Berdasarkan data dari IDB (Islamic Development Bank) yang dilansir tahun 2010 ini potensi zakat mencapai 600 triliun per tahun. Hanya saja potensi ini belum bisa dioptimalkan. Harus ada langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya. Dalam acara World Zakat Forum yang digelar pada 29 September-1 Nopember 2010 yang dihelat di Yogyakarta banyak pemikiran segar muncul.
Landasan Teori
Organisasi adalah sekelompok individu yang berkumpul dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan yang sama ,organisasi itu sebuah wadah yang menampung aspirasi ,cita cita ,harapan orang-orang. Organisasi memiliki karakter tersendiri, jati diri, sejarah, kisah, suka, sedih, cita-cita,aspiras harapan orang banyak .Sebenarnya bagi orang dewasa sudah tidak awam dengan yang namanya organisasi ,dari sd ,smp ,rt,rw,dan bahkan lingkungan keluarga bisa di sebut organisasi.
Organisasi bisa juga disebut kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan. Kesamaannya itulah yang menyebabkan masing-masing individu, yang pastinya berbeda, mau bergabung dan menjadi anggotanya. Kesamaan bisa disebabkan kepentingan yang sama, cita-cita,harapandan satu tujuan.
Tujuan organisasi merupakan suatu harapan yang diinginkan dalam sebuah organisasi sesuai dengan misi dan visi pada organisasi tersebut demi kesejahteraan seluruh anggotanya.Setiap organisasi juga harus punya arah ,mau dibawa kemana organisasi ini ,dan juga harus punya visi dan misi.
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.
Suatu organisasi mempunyai arti penting dalam masyrakat , karena organisasi dapat membantu/mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan & kehidupannya,organisasi bisa sebagai pendukung proses sosialisasi yang berjalan di sebuah lingkungan bermasyrakat ,yang paling utama organisasi merupakan tempat /wadah aspirasi dari seklompok individu yang berbeda beda
Pembahasan Masalah
Zakat memang digadang-gadang sebagai instrumen mengatasi kemiskinan yang melanda dunia. Keyakinan bahkan sejarah telah membuktikannya. Cita-cita ini memang bukan tanpa bukti. Berdasarkan data dari IDB (Islamic Development Bank) yang dilansir tahun 2010 ini potensi zakat mencapai 600 triliun per tahun. Hanya saja potensi ini belum bisa dioptimalkan. Harus ada langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya. Dalam acara World Zakat Forum yang digelar pada 29 September-1 Nopember 2010 yang dihelat di Yogyakarta banyak pemikiran segar muncul
Pertumbuhan organisasi pengelola zakat di berbagai belahan dunia kini semakin semarak. Hal ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas program zakat di berbagai negara, khususnya program yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. Bukan hanya itu, bentuk aktifitas yang dilakukan organisasi pengelola zakat di dunia juga bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan pengembangan pemikiran fikih zakat, dalam rangka respons terhadap perkembangan obyek zakat yang aktual, penyusunan program penyaluran zakat yang bermuara pada pengentasan kemiskinan di masing-masing negara, dan upaya kerjasama zakat yang kontinyu di antara organisasi pengelola zakat di dunia.
Hal mendesak yang perlu diselesaikan secara bersama oleh organisasi pengelola zakat di dunia adalah masih banyaknya persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Kelaparan, kurang gizi, anak putus sekolah juga masih banyak dihadapi oleh berbagai Negara muslim di dunia. Kondisi seperti ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam mengatasinya. Dengan melibatkan semua pihak di berbagai organisasi zakat di dunia dirasa sangat efektif. Apalagi jika hal itu dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan pola yang tepat dalam mengatasi kemiskinan di sebuah negara. Terlebih jika resources di satu negara lebih besar dan bisa membantu negara lainnya, maka pengentasan kemiskinan akan lebih efektif. Karena zakat diyakini sebagai salah satu instrument penting bagi pengentasan kemiskinan. Hanya saja, sangat dirasakan sekali bahwa keberadaan organisasi zakat di negara-negara muslim masih belum berfungsi optimal.
Kelemahan lainnya yang sangat dirasakan adalah belum kuatnya jaringan komunikasi dan kerjasama antar organisasi pengelola zakat di seluruh dunia. Masing-masing organisasi zakat berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada wadah di tingkat international yang bisa menjadi central pertemuan antar organisasi-organisasi zakat di dunia. Padahal yang namanya kerjasama internatisional dalam hal apapun sangat diperlukan. Jika kita lihat di sektor-sektor lainnya, kerjasama tingkat internasional sudah ada wadahnya. Di antara mereka sering mengadakan pertemuan secara reguler. Baik tahunan, dua tahunan maupun waktu regular yang disepakati. Sedangkan di lingkungan zakat tingkat dunia, sampai saat ini belum ada wadah yang bisa menaungi dan mengadakan pertemuan internasional secara reguler.
Berdasar atas kondisi di atas, maka tergeraklah para aktifis zakat di berbagai belahan dunia untuk membentuk wadah bersama antar organisasi pengelola zakat di dunia yang bernama “World Zakat Forum” (Forum Zakat Dunia). Ide ini pertama kali digulirkan oleh aktifis zakat Indonesia pada saat seminar zakat International di Malaysia. Lalu disambut baik oleh pegiat zakat dari Malaysia dan Singapura. Selang beberapa bulan, ide ini dilontarkan di tengah-tengah forum seminar zakat yang dihadiri beberapa perwakilan negara Islam di Indonesia. Pada saat itu, ide pendirian Forum Zakat Dunia juga disambut baik.
Tujuan dibentuknya Wolrd Zakat Forum (WZF) adalah ; menumbuhkan rasa persaudaraan di antara organisasi pelaku dan pemerhati zakat di seluruh dunia, membangun jejaring zakat di seluruh dunia, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman zakat di kalangan peserta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, merumuskan model kerjasama pengelolaan zakat tingkat dunia, melakukan formulasi pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melakukan formulasi pemanfaatan teknologi informasi dalam meneguhkan jejaring zakat internasional.
WZF yang digelar 29 September – 1 Oktober 2010 lalu di Yogyakarta cukup semarak. Diikuti oleh kurang lebih 291 peserta, baik dari badan amil zakat daerah, lembaga amil zakat di Indonesia dan juga lembaga-lembaga zakat serta para delegasi dari beberapa negara sahabat. Antusiasme peserta begitu tampak dari rangkaian acara mulai dari pembukaan hingga penutupan.
Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sambutannya sangat mendukung digelarnya acara WZF. Menurutnya, konfrensi WZF tepat sekali dimanfaatkan oleh segenap pemangku (stake holders) untuk kepentingan perzakatan lintas negara sebagai ajang dari dialog antar lembaga, pembuat kebijakan praktisi zakat, akademisi, dan lain-lain yang memiliki keterpanggilan untuk membangun gerakan zakat yang berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Dia sangat optimis jika potensi zakat akan mampu mengentaskan kemiskinan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah pengelolaannya ditopang oleh regulasi yang kuat, sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat yang tepat serta kesadaran umat yang terus dan mampu meningkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan agama. ”Kita semua memiliki sudut pandang dan keyakinan yang sama bahwa potensi zakat dunia akan mampu mengatasi kemiskinan di negara-negara muslim,” tandas Menteri Agama Suryadharma Ali.
Optimisme Suryadharma memang bukan semata-mata pepesan kosong. Di hampir seluruh belahan dunai muslim, khususnya dalam rentang laporan tahunan 2010 kegiatan pembayaran zakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 70 persen. Selain itu, berdasarkan penelitian dari IRTI-Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2010 ini, dengan menggunakan perkiraan proporsi zakat atas Produk Domestic Bruta (PDB) setiap negara, maka diperkirakan potensi zakat dunia dalam setahun mencapai angka USD 600 milliar atau sekitar 600 triliun rupiah.
Besarnya Potensi Zakat
Sedang Didin Hafidudin Ketua Umum Baznas juga menyodorkan data yang tak kalah mencengangkan potensi zakat yang dimiliki oleh beberapa negara Islam di kawasan Timur Tengah. Di Saudi Arabia potensi aktualisasi dari zakat pada tahun 2009 mencapai 425 miliar yard atau 1000 triliun. Suatu angka yang sangat fantastis. Sementara data dari Kuwait sebesar 37 miliar yard. ”Dalam catatan sejarah keberhasilan zakat membuktikan perlu dilakukan kolabirasi yang kuat antara pengelola zakat yang amanah, amil zakat yang amanah dengan pemerintah. Itu yang tidak dapat dipisahkan,” kata Ketua Steering Committee Word Zakat Forum ini.
Akan tetapi menurut Arifin bin Mohammad Saleh dari IKAZ Malaysia masih ada beberapa faktor yang masih menjadi titik lemah yang harus dibenahi terkait pengeloaan zakat yaitu pertama, belum adanya kesepahaman dalam menentukan tolok ukur tentang kemiskinan. Padahal ini sangat penting karena golongan inilah yang akan dijadikan sebagai ’objek’ pendistribusian zakat. Saat ini ukuran miskin di negara muslim memiliki standar masing-masing. Nah, untuk menstandarkan ini dibutuhkan kesepakatan dan kesamaan cara pandang. Kedua, masih banyak kaum muslimin yang menyalurkan zakat terhadap lembaga-lembaga yang tidak formal bahkan tak terakreditasi sama sekali. Hal ini berimplikasi pada sulitnya mengukur keefektivitas-an penyaluran, pendistribusian, pelaporan maupun manfaat. Ketiga, zakat sebagai pengurang pajak di beberapa negara masih menjadi diskursus yang debatble, terus mengalami pro kontra. Pembahasan tentang hal ini memang butuh kajian terus menerus karena ada pihak-pihak yang mendukung, begitu juga tak sedikit yang kurang sejalan. Sebagaimana pajak, kelak zakat yang dipungut dari daerah akan dikembalikan kepada daerah itu sendiri. Hanya sedikit yang akan diberikan kepada pusat atau beberapa persen saja.
“IKAZ dan stakeholders di Malaysia sendiri sudah berupaya mengajukan permohonan kepada pihak kerajaan agar diberikan kemudahan kredit kepada pihak yang telah memberikan zakat, mudah-mudahan natinya Indonesia pun akan mengikuti,” jelasnya
Penguatan Layanan Sosial
Jika pemaparan di atas melihat potensi zakat di negara mayoritas berpenduduk yang memiliki iklim cukup kondusif maka lain halnya tantangan yang dihadapi di negara yang minoritas muslim. Ada perbedaan pola yang cukup mendasar. Di negeri seperti ini yang harus didorong tidak langsung secara eksplisit fundraising zakat tetapi bentuknya lebih soft yaitu berkaitan dengan layanan yang berbasis amal atau layanan-keuntungan yang menggunakan basis kegiatan sosial. Pasalnya ketika zakat ‘dilembagakan’ sering dianggap sebagai diskriminasi. Serangan semacam ini masih kerap sekali terjadi. “Oleh karenanya pengelola harus memiliki dan menjaga kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas,” papar Mohammed Obaidullah Ekonom Senior IRTI (Islamic Research & Training Institute) Islamic Development Bank dalam paparan makalahnya.
Pada prinsipnya Obaidullah bersepakat dengan pemateri lainnya. Akan tetapi optimalisasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan harus dikuatkan lagi. Apalagi jika menggunakan perspektif muamalat Islam, zakat harus selalu beriringan dengan kegiatan ekonomi yang meliputi segala aspek baik mikro maupun makro. Maka itu pengelolaan zakat juga harus dilakukan dengan baik dengan cara menggunakan standar pelaporan yang profesional. Sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga tersebut juga harus terus-menerus di upgrade dengan diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala. Jika hal-hal semacam ini dilakukan akan sangat mudah membangun tata kelola dan networking global lembaga-lembaga zakat yang muaranya adalah memberantas kemiskinan secara bersama-sama.
Dan yang tak kalah penting pula dunia zakat juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang selalu mengalami perkembangan yang cepat. Kehadiran TI nyatatanya memang sangat membantu dalam menangani berbagai aspek kehidupan sehingga segala sesuatau bisa efesien, cepat, hemat dan akurat meski teknologi juga acapkali membawa ‘penyakit bawaan’ dan punya konsekwensi negatif. Setidaknya manfaat TI bagi duni perzakatan yang kini bisa dirasakan adalah transaksi donasi zakat yang sangat mudah dan simpel. Seperti bisa dengan menggunakan SMS, SMS banking, internet banking, ATM, kartu kredit dan sebagainya yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Pola Produktif
Pada level teknis, jika zakat hendak didorong untuk mengentaskan kemiskianan harus ada perhatian terhadap pola distribusi. Zakat harus lebih banyak porsinya utuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Di Indonesia sendiri pemikiran semacam ini sudah jauh-jauh hari dilontarkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, bahwa fakir dan miskin yang tidak mampu berusaha itu diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka bukan diberi uang kontan untuk menutupi kebutuhannya, tetapi diberi sesuatu yang dapat menjamin kehidupannya. Misalnya, dibelikan kebun yang bisa disewakan atau diambil hasilnya. Atau bagi mereka yang bisa berusaha karena punya kepandaian atau ketrampilan, diberi zakat yang bisa digunakan untuk membeli alat yang diperlukan, dan bila tidak punya keterampilan maka ia diberi pelatihan-pelatihan. Sedangkan bagi mereka yang bisa berdagang, bisa berusaha maka ia diberi modal. “Ini pemikiran yang sangat cemerlang, tapi belum banyak dikembangkan,” kata Tulus Sekjen Dewan Zakat Mabims (Menter-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).
Lebih jauh Tulus menawarkan tiga strategi agar manfaat zakat bisa benar-benar dirasakan mustahik dalam jangka waktu panjang (long time). Pertama, perlu adanya penguatan pendidikan dari kelompok yang berekonomi rendah. Sebab pada umumnya yang miskin itu adalah ekonomi rendah. Caranya dengan menyekolahkan, memberikan kesempatan pendidikan, beasiswa pada kelompok-kelompok fakir miskin, anak jalanan, atau membangun lembaga pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan. Kedua, setelah memberikan kesempatan mengenyam pendidikan, mereka yang lulus juga harus mendapatkan pemberdayaan berupa keterampilan agar tidak hanya menjadi pekerja tetapi entrepreneur-entrepreneur yang nantinya akan menciptakan peluang pekerjaan. Ketiga, dana zakat seharusnya juga ikut menjadi stimulan untuk menggerakkan usaha kecil. Sebab masalah yang selama ini menjadi kendala usaha kecil tidak berkembang adalah karena ketiadaan modal. Pola yang ketiga ini harus benar-benar perlu kajian terlebih dahulu sehingga nantinya tepat sasaran.
Untuk menciptakan sesuatau yang besar memang butuh visi dan progran yang konkrit agar benar-benar terarah. Dibentuknya World Zakat Forum sebagai wadah berkumpulnya organisasi zakat di dunia Islam merupakan langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan di dunia. Indonesia sebagai penduduk muslim terbanyak dan ditunjuk sebagai kantor sekretariat World Zakat Forum, dengan dikomandani Didin Hafidhuddin sebagai Sekjend Pertama World Zakat Forum, sangat tepat untuk memulai gerakan menyejahterakan umat dan memerangi kemiskinan di dunia
Penutup dan Kesimpulan
Dengan adanya TI lembaga zakat juga bisa membangun jejaring bersama. Tidak hanya dalam skala lokal tetapi juga regional (baca; kawasan) hingga antar benua. misalnya dengan membangun sinergi program atau bahkan basis data mustahik sehingga fenomena penumpukan bantuan di wilayah tertentu tidak terjadi seperti sekarang. Sebab kelemahan ketiadaan data base mustahik ini acapkali juga dimanfaatkan oleh segelintir oknum mengail keuntungan dengan meminta dana kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. “Di bank ada data debitur maupun kreditur secara komplit. Masing-masing punya catatan baik maupun catatan buruk para banker sehingga mereka mudah diidentifikasi,” tukas Rahmat Kusumanto CEO Rumah Zakat. Rahmat yakin jika ini diseriusi gaungnya tak akan kalah dengan project Millenium Development Goals (MDGs) untuk menekan angka kemiskinan.
Berkenaan dengan kerjasama zakat lintas negara seharusnyalah dilakukan dalam bingkai peran pemerintah dan lembaga zakat. Dalam menghadapi tantangan dunia perzakatan dan tantangan global yang dihadapi umat Islam, potensi umat tidak akan maksimal dan teraktualisasi jika sudut pandang dualistik-dikhotomik antara pemerintah dan masyarakat seharusnya saling berkontribusi dalam mewarnai dan membayangi gerak aktivitas perzakatan. Maka dari itu keberadaan dan peran World Zakat Forum harus menghasilkan resolusi dan mempermanenkan sebagai wadah perhimpunan lembaga zakat antar-bangsa, yang memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat dan negara sebagai dua sisi yang sulit dipisahkan. “Islam mengajarkan konsep berjamaah dan ber-imamah”, timpal Abdul Karim Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia.